Bebas Subsidi

Apakah betul kita selalu butuh subsidi? Bisakah kita hidup tanpa subsidi? Catatan perjalanan saya ini menghadirkan perspektif lain tentang subsidi.

Sehari setelah pemerintah umumkan kenaikan harga BBM, saya tiba di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sepi, tidak ada gejolak apa pun sejak saya meninggalkan Bandara Tambolaka menuju Sumba Tengah. Siang itu pompa bensin tutup. Penjual bensin eceran berderet di sepanjang kiri dan kanan pompa bensin. Seliter Rp 20.000, naik Rp 5.000 dari hari sebelumnya. Padahal, NTT adalah provinsi termiskin di Indonesia, dan Sumba termiskin di NTT.

Tidak ada demonstrasi. Tidak seperti di beberapa kota di Jawa yang saya baca di media langsung menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga. Malah di Makasar ada korban jiwa. “Sudah biasa mahal,” kata Adi, sopir mobil sewaan yang menjemput saya. Nada berat terdengar lirih, terhapus semangatnya untuk melanjutkan tugas memegang kemudi.

Keesokan paginya, selama sepekan, saya pergi keliling ke desa-desa di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Kedua kabupaten adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Beribu kota di Waikabubak, Sumba Barat sekarang menjadi kabupaten yang lebih kecil dibandingkan dua kabupaten yang sudah disapih.

Secara khusus, saya sedang menjalankan riset untuk penyusunan buku tentang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Program Kementerian Kesehatan yang saya riset ini dikelola oleh CD Bethesda, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang kesehatan.

Ubah cara pikir

Daya tarik utama dari program ini adalah prinsip “non subsidi”. Berpraksis PAR (participatory action research), program ini secara khusus meletakkan dasar-dasar berpikir dan bersikap supaya masyarakat sendiri yang menentukan perubahan perilakunya.

Mudahkah? Tentu tidak. Terbiasa menerima bantuan pemerintah lewat program-program pembangunan yang terpusat dari Jakarta, saat diajak menjalankan program yangtidak ada bantuan uang, barang, dan upah, rerata menolak terlibat. Atau, minimal, jika takut menolak, ya mengerjakan dengan setengah hati.

Konflik horisontal pun mencuat di antara sesama warga yang menjalankan dan menolak menjalankan. Mereka yang menolak menuduh warga pelaku program telah menilep dana—karena biasanya setiap program pasti ada dananya. LSM yang mengelola program pun tak bebas dari tuduhan. Bahkan, pemerintah daerah pun kena getahnya.

Untuk anda ketahui, sebagai gambaran, program STBM di Sumba ini merupakan program kesehatan masyarakat mengenai aspek-aspek mendasar dalam kehidupan: buang air besar di jamban, cuci tangan sebelum makan dan sesudah beraktivitas, memasak air minum, mengelola limbah, dan mengolah sampah. Tidak serempak. Digulirkan satu per satu sesuai kesadaran, kebutuhan, dan kesanggupan warga.

Aspek kesadaran penting saya tekankan di sini karena di titik inilah persisnya program ini menyasar. Anda bayangkan sebentar. Di banyak desa di Sumba, sebagian besar warga, baik dewasa maupun anak-anak, masih suka buang air besar sembarangan. Kebanyakan buang air besar di kebun, entah di bawah pohon maupun di antara ilalang. Siang dan malam sama saja. Kotoran akan disantap binatang piaraan, yang kelak binatang itu mereka santap dagingnya. Jorok sekali.

Lebih dari sekadar jorok, perilaku ini juga membahayakan. Secara langsung, ancaman gigitan ular bukan sekali-dua terjadi. Ada warga meninggal akibat dipatuk ular tatkala sedang jongkok di sela belukar. Ada pula warga yang terluka karena tertusuk ranting.

Ubah perilaku

Secara tidak langsung, perilaku mereka mengancam kesehatan. Kotoran yang mereka buang adalah sumber penyakit. Lalat yang mengerubungi kotoran terbang ke dalam rumah dan hinggap ke makanan. Diare adalah penyakit lumrah, lebih-lebih di musim hujan.

Program STBM hendak mengentaskan masyarakat supaya menempuh perilaku baru yang lebih sehat. Caranya sederhana. Warga diajak membangun jamban. Tidak muluk-muluk. Pertama-tama membangun jamban cemplung. Cukup bikin lubang dan sumbat dengan penutup. Tahap berikutnya bikin jamban plengseng. Sudah lebih baik dan permanen, namun hemat air. Ini solusi bagi kebanyakan warga yang hidupnya jauh dari sumber air. Tahap lebih atas adalah membangun jamban leher angsa. Ini butuh air. Dan ini bisa dibikin oleh warga yang merasa sudah lebih mampu secara finansial maupun level melek kesehatannya.

Prinsip non-subsidi dikenalkan mengingat program-program subsidi sebelumnya nyaris selalu gagal. Program jambanisasi yang diadakan sebelumnya mangkrak. Warga tidak mau pakai. Sia-sia. Ini terjadi karena dua hal: Pertama, dropping bantuan tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat dan budaya lokal. Jenis jamban yang dipakai merujuk pada standar nasional yang ditetapkan Bappenas, yakni jamban leher angsa. Kedua, program dilangsungkan tanpa didului dengan penyadaran masyarakat. Jangankan leher angsa, konsep buang air besar di tempat tertutup dan sehat saja belum dipahami.

Oleh karena itu, program STBM yang non-subsidi ini membalik paradigma pembangunan yang mestinya bertumbuh dari bawah (bottom-up). Masyarakat dirangkul dulu dengan kesadaran bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Bahwa kesehatan adalah urusan tiap warga. Bahwa negara memperhatikan hak dasar ini tanpa kemudian membuat warga manja dan terlena.

Nyatanya bisa. Edukasi menjadi kunci keberhasilan program sanitasi non-subsidi ini. Saya melihat sendiri bagaimana kesadaran warga bertumbuh. Sesuai kemampuan masing-masing, mereka membangun sendiri jamban keluarga. Berdinding bambu tak masalah asal tertutup. Berlantai bebatuan tak masalah asal bersih dan kering. Yang lebih penting adalah ada kesadaran untuk mengubah perilaku menjadi lebih sehat.

Belajar dari Sumba, kiranya kita juga bisa begitu. Janganlah rewel dan cengeng meminta pemerintah menggelontorkan subsidi, termasuk subsidi BBM. Sadar bahwa Indonesia bukan lagi pengekspor minyak, plus minyak adalah energi tak terbarukan, mestinya kita tidak menjerumuskan diri meminum minyak secara rakus. Alternatif bahan bakar mesti kita pikirkan dan pakai. Lebih dari itu, kita perlu ubah perilaku untuk lebih berhemat dalam berenergi.

 

Salam bebas subsidi,

@AAKuntoA | www.solusiide.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *