Bersuaralah Walau Tak Ber-KTP DKI Jakarta!

Bersuara Tanpa Harus Ber-KTP Jakarta

“Kalau tidak ber-KTP Jakarta nggak usah ikut komentar!”

Kira-kira begitu bunyi sebuah pernyataan di media sosial. Seru. Banyak akun berseteru di media sosial berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Saya bilang akun karena, bukan orang, karena yang berkomentar belum tentu orang. Bisa mesin. Pembaca yang i-mers tentu paham maksud saya. Bagi yang tidak paham tanyalah pada yang paham. Bukan pada saya yang terang.

Sikap saya:

  1. Bagi yang tidak ber-KTP Jakarta, ikutlah berkomentar! Bebas!
  2. Bagi yang mempersoalkan KTP di media sosial, pulanglah, santap makanan bergizi, boci, dan belajarlah!

Ya, mereka lupa, atau mungkin belum pernah belajar, bahwa tidak setiap orang yang ber-KTP Jakarta pun boleh “memberi suara”—nyoblos di TPS.

Sebelum saya sampaikan argumentasi saya, bolehlah saya ulang sedikit apa yang kira-kira menjadi latar pendapat mereka yang mempersoalkan KTP di media sosial. Kira-kira saja, toh saya tidak tahu betul isi kepala mereka—kalau ada isinya.

Jadi, menurut mereka, Pilkada DKI Jakarta itu untuk warga DKI Jakarta saja. Yang disebut warga adalah mereka yang ber-KTP Jakarta dan masih berlaku, sekurang-kurangnya berlaku sampai hajatan pilkada berlangsung. Pendapat mereka 93% benar. Kalau mereka mahasiswa, nilai segitu terkonversi dalam nilai A—dalam skala 4.

Baru 93% benar? Belum 100% benar? Ya, mereka lupa, atau mungkin belum pernah belajar, bahwa tidak setiap orang yang ber-KTP Jakarta pun boleh “bersuara”—nyoblos di TPS. Hayo, siapa mereka?

Nanti saya kasih tahu setelah anda bisa membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Dan yang mereka gembar-gemborkan itu demokrasi prosedural. Betul. Nggak salah. Hanya kurang betul. Kalau wisuda, mereka sudah boleh disebut oleh pembaca acara sebagai wisudawan cum laude—memuaskan.

Nah, sebelum lanjut ke demokrasi-demokrasian, yang kuliah formalnya—termasuk bolos untuk menjadi pemantau pemilu—saya tempuh tujuh tahun, saya mau cerita hal lain yang ilmunya saya unduh dari kuliah informal selama empat tahun saat bekerja sebagai jurnalis di majalah pemasaran.

Suatu hari saya bertanya-tanya, kenapa iklan mobil-mobil niaga dijubeli orang serumah. Masih ingat kan: “Semua bisa ikut. Ada aa, teteh, kakek, nenek.”

Ada lagi iklan yang lebih-kurang menggambarkan ini: seorang anak dijemput bapaknya. Sang anak bertanya kepada bapaknya apakah temannya boleh ikut. Sang bapak mempersilakan. Apa yang terjadi? Ternyata yang diajak nggak cuma satu tapi beberapa. Ajaib, semua terangkut. Wajah sang anak hepi.

“Justru itu. Tugas kami adalah membuat mereka yang tidak mau beli jadi beli.”

Waktu itu saya heran, ngapain iklan mobil mesti menyertakan anak-anak dan orang sepuh? Memangnya ada anak-anak yang akan beli mobil? Memangnya banyak orang sepuh yang masih mau menghabiskan masa tuanya dengan nyetir sendiri ke mana-mana?

“Memang, mereka bukan pembeli kami,” jawab seorang narasumber atas pertanyaan polos saya yang berlanjut, “Kalau bukan pembeli ngapain ditawari?”

Dalam benak saya waktu itu, terhadap pertanyaan dekil seperti itu, bisa saja narasumber itu menjawab, “Justru itu. Tugas kami adalah membuat mereka yang tidak mau beli jadi beli.” Jika itu jawabannya, saya akan memberondongnya pertanyaan lagi, “Jadi, mau mengubah kebutuhan (need) ke keinginan (want) ya, alias orang yang baru ingin dibikin membutuhkan?” Kebetulan saya yang kuliah sosiologi dan meminati filsafat sedang getol-getolnya membaca literatur periklanan kala itu. Membaca beberapa halaman saja rasanya sudah jagoan.

Ternyata bukan itu jawabannya. “Begini Mas.” Narasumber saya sabar. Mungkin ia keponakannya Mbok Sabar—halah! “Ada yang disebut target market, ada yang disebut target audience.” Siapa mereka?

Target market adalah penentu keputusan membeli. Mereka yang punya uang dan memenuhi syarat membeli. Dalam keluarga, kalau bukan suami ya istri. Mereka yang bekerja dan punya penghasilan. Juga punya KTP sehingga sudah boleh memiliki barang yang kami jual,” jelasnya.

Ya sudah, kalau jelas mereka target market-nya, kenapa talent-nya nggak pasangan suami-istri saja? Saya mencegat dengan sedikit tambahan kosakata canggih: talent. Saya nggak sabar—jelas, karena bukan keponakan Mbok Sabar.

“Nah, begini, Mas, bisa terjadi tidak, bapak-ibunya suka sedangkan anaknya nggak suka?” Dia balik tanya ke saya.

Saya mengangguk. Bukan punya jawabannya tetapi sedang berpikir.

Riset juga menunjukkan, pengaruh anak terhadap keputusan orang tua sangat besar.

“Kira-kira, orang tua yang baik akan mengutamakan kemauan mereka atau membahagiakan anak?”

“Membahagiakan anak dong,” sahut saya. Belum punya anak waktu itu. Asal nebak saja berdasarkan literasi tentang moral: teorinya, setiap orang tua pasti mendahulukan kebahagiaan anaknya.”

“Tepat sekali, Mas. Riset juga menunjukkan, pengaruh anak terhadap keputusan orang tua sangat besar. Orang tua boleh punya uang tapi anak punya mau,” ujarnya.

Lalu, sambil menunjukkan bundel omnibus research, narasumber itu menjelaskan konsep iklan yang saya tanyakan. Paparnya, lebih-lebih pada keluarga muda, kebersamaan itu utama. Umumnya mereka masih punya orang tua yang jika diajak bepergian mengutamakan kenyamanan. Umumnya pula anak-anak mereka masih kecil; butuh kendaraan yang lega dan bisa untuk pergi bareng-bareng.

Itu alasan kenapa iklannya rame banget? “Iya, Mas. Anak-anak itulah target audience-nya. Mereka pemberi pengaruh (influencer). Mereka bukan pembeli tapi penentu keputusan membeli. Maka penting memikat mereka.”

Jadi, daripada anda sakit jiwa gara-gara ribut soal KTP, lebih baik pastikan KTP anda sudah elektronik, dan biarkan saya dan orang-orang yang ber-KTP non-DKI Jakarta bersuara.

Aha, ingatan itu muncul kembali gara-gara ribut “KTP non-DKI Jakarta”. Saya ngeyel, yuk, yang nggak punya KTP DKI Jakarta ikut bersuara supaya DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang sanggup bekerja untuk rakyatnya dan rakyat daerah lain yang numpang bekerja atau lewat di wilayahnya. Seperti saya, turut bersuara karena saya pengguna fasilitas DKI Jakarta: jalan, angkutan umum, terminal, dan fasilitas publik lainnya. Kalau gubernurnya mletho, saya akan kembali menjumpai terminal yang njijiki dan nyebahi seperti dulu ketika saya masih menjadi warga Kampung Melayu.

Lalu, untuk apa saya bersuara toh saya tidak punya hak suara?

Nah, ini yang perlu dibedakan. Bersuara itu siapa saja boleh. Tidak harus ber-KTP DKI Jakarta. Untuk punya hak suara barulah yang ber-KTP DKI Jakarta. Itu pun, ingat, ber-KTP DKI Jakarta saja belum tentu punya hak suara lho. Bisa ya punya KTP tapi nggak punya hak suara? Bisa banget, jika:

  1. Dicabut hak pilihnya oleh pengadilan
  2. Dipenjara lima tahun atau lebih
  3. Tidak sedang terganggu ingatannya/sakit jiwa

 

Jadi, daripada anda sakit jiwa gara-gara ribut soal KTP, lebih baik pastikan KTP anda sudah elektronik, dan biarkan saya dan orang-orang yang ber-KTP non-DKI Jakarta bersuara di media sosial sebagai pemberi pengaruh (influencer) bagi teman-teman dan saudara yang ber-KTP DKI Jakarta untuk memilih pemimpin yang tepat… dan tetap waras sampai hajatan demokrasi ini selesai.

 

@AAKuntoA
CoachWriter | solusiide.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *