Suara Hati

Tak mudah menjatuhkan pilihan. Apalagi jika pertimbangannya ideologi.

Pagi ini saya memutuskan untuk menggunakan hak politik sebagai warga negara: mencoblos. Ini Pemilu legislatif ke sekian yang saya ikuti, setelah pernah golput-idelogis di penghujung pemerintahan Orde Baru. Sama, pada pemilu kali ini pun sejatinya saya juga dirundung kegalauan. Tak mudah menusukkan pilihan yang sesuai.

Sampai dengan pagi ini, saya masih menimbang-nimbang. Hati saya belum sinkron dengan nalar. Panggilan dan penolakan hinggap seiring. Baru satu calon legislator (caleg) yang saya kantongi namanya. Kepadanya saya beri mandat mewakili rakyat di DPR RI. Sudah teruji kiprah politiknya. Saya sudah merekam  sepak terjangnya di berbagai bidang. Saya mendengarkan sungguh-sungguh penilaian teman-teman tentang sosok ini. Saya pun menyimak betul pemikiran yang ia tulis dalam kampanye berupa poster artikel. Saya mendengarkan bisikan hati untuk menitipkan kepercayaan padanya.

Membaca tulisan saya ini, mungkin anda turut merasakan betapa saya berhati-hati betul menulisnya. Ya, kali ini saya tidak menulis dengan kepala, yang main tuang seperti biasa, melainkan dengan hati, yang suara lembutnya terdengar keras saat ini. Sebagai hari libur nasional, saya memaknai hari ini secara khusus. Tidak sakral, namun juga tidak seremonial.

Letih rasanya. Selain satu nominee itu, belum ada kandidat lain yang saya ikat di hati. Mungkin, di bilik suara nanti, spontanitas saja keputusan saya. Ke mana paku membimbing, di situ nomor dan nama caleg saya coblos. Begitukah?

Sejatinya saya menolak cara ini. Namun, apa daya, minus malum, yang tidak lebih buruk di antara yang terburuk.  

Menurut pada pelajaran ilmu politik yang saya peroleh di bangku kuliah, yang sesudahnya juga terus saya perbarui, pemilu kali ini mengandung pembelajaran politik yang sangat buruk. Bukan saja pada praktiknya, melainkan cacat sejak dalam pemikiran.

Sebagai peristiwa politik, mestinya pemilu sarat dengan diskursus ideologis. Lebih-lebih partai, mestinya merupakan rumah bagi ideologi. Caleg, sebagai turunannya, merupakan kader yang ideolog. Nyatanya tidak. Partai-partai peserta pemilu kali ini miskin ideologi. Ada satu-dua namun tidak kokoh perumusannya. Jika pun kokoh, praktiknya tergerus oleh semangat pragmatisme-transaksional. Bahkan partai yang calegnya saya pilih pagi ini tak segarang simbol partainya dalam ideologi. Apa lacur, banyak caleg karbitan yang juga ia rekrut, yang “tiba-tiba berpartai”, yang tak transparan latar ideologinya, alih-alih visi politiknya.

Apakah kebanyakan orang mau bersusah-susah menelusur seperti ini? Rasanya kok tidak. Kebanyakan dari kita turut larut dalam pragmatisme politik yang semu dan dangkal. Pilihan politik hanya berdasarkan rasa kenal, dekat, dan percaya. Padahal, jika ditelisik, seberapa kenal dan dekat kita pada partai dan caleg sehingga mereka layak diserahi amanat? Mungkin hanya kenal-kenalan, atau merasa kenal, atau sejatinya malah tidak kenal. Mungkin juga tidak sungguh-sungguh percaya, selain karena bingung tak punya alternatif lain di luar percaya. Jika ditantang, level kepercayaannya pun tak lebih tinggi dari intonasi saat mengucapkannya.

Belajar dari sejarah, bangsa ini mengalami kemerosotan politik yang luar biasa kronis. Dalam perjalanan berbangsa, secara kronikal, pada masa Orde Lama, perbincangan ideologi sangat kental mewarnai dunia politik. Pada pemilu 1955, pemilu pertama dan akbar setelah kemerdekaan,  partai politik pesertanya mengusung ideologi yang kentara antara satu dengan yang lain. Ada yang berideologi nasionalis, religius, proletaris, hingga komunis. Markanya jelas dan tegas. Ada haluan kiri, ada arus kanan. Jargon-jargon yang diusung pun menggetarkan dunia, seperti “berdikari—berdiri di atas kaki sendiri”, “tolak imperialisme”, “non blok barat dan timur”, dst. Merinding saat membaca kembali sejarah itu.

Memasuki Orde Baru, yang presidennya meraih kursi kekuasaan berkat kudeta merangkak pada presiden sebelumnya, yang orientasinya bukan lagi politik sebagai panglima melainkan ekonomi sebagai panglima, warna suci ideologi politik pun luntur. Cita-cita kemerdekaan yang dikumandangkan kurang dari 25 tahun sebelumnya mulai digeser dari cita-cita bangsa menjadi cita-cita bangsawan. Lewat kendaraan ekonomi, ideologi partai politik pun digadaikan secara transaksional. Penggadaian ini sejalan dengan penggadaian pemimpin bangsa saat itu, yang di awal kekuasaannya menerbitkan undang-undang penanaman modal asing, yang dengan undang-undang ini tanah kita boleh dikeruk kekayaannya—yang di ujung pemerintahan ini kontraknya diperpanjang lagi.

Bangsa pemenang mulai jadi pecundang. Dengan dua partai dan satu golongan karya, secara politik kita dimiskinkan dengan sistem yang makin kehilangan wajah ideologinya. Pemilu-pemilu sepanjang kekuasaan Orde Baru berlangsung dalam kontrol negara yang sangat manipulatif. Rakyat diundang untuk memilih satu di antara tiga yang pemenangnya sudah ditentukan. Pegawai negeri dan tentara kala itu dimobilisasi untuk memenangkan kelompok pemerintah berkuasa. Menolak, pecat! Mangkir, bedil! Kritis, penjarakan! Melawan, culik!

Ingat semua itu, tak mungkin saya memilih mereka yang ransel politiknya sekarang mengusung bangkai kebusukan itu. Saya masih waras untuk menolak guyonan kere “isih penak jamanku to le?”. Enak apanya? Saya masih merasakan suasana politik di penghujung pemerintahan Orde Baru. Jangankan berserikat, berpendapat saja takut. Jangankan berideologi, menulis kritis saja diberangus. Masih SMA dan awal kuliah waktu itu ketika Suara Independen, contohnya, beredar sunyi di lorong-lorong jejaring aktivis yang berani. Media alternatif itu oasis yang masih menyirami harapan dengan informasi-informasi yang tak bakal muncul di media arus utama. Media seperti itu mengingatkan bahwa pragmatisme koruptif harus segera diakhiri.

Saya ingat, tugas awal saya sebagai reporter pers mahasiswa Balairung kala itu adalah meliput sidang PRD (Partai Rakyat Demokratik) pimpinan Budiman Soedjatmiko, yang oleh Orde Baru dicap sebagai pemberontak seperti sebelumnya PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) pimpinan Sri Bintang Pamungkas, yang kemudian PRD juga dituduh sebagai dalang peristiwa penyerangan markas PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Menunggang kereta ekonomi, saya dan 2 teman meluncur ke Jakarta, menyanggongi sidang di PN Jakarta Pusat, serta menyusup mewawancarai salah seorang tokoh yang dirawat di RS Cikini. Masih mahasiswa, sedang sok berani, belum takut mati. Kami nebeng tidur di markas Didaktika, pers mahasiswa IKIP Jakarta (sekarang UNJ), sambil sekali berjalan kaki ke rumah Pramudya Ananta Toer di Utan Kayu, berdiskusi tentang Indonesia dan membeli buku asli bukan fotokopi Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan Panggil Aku Kartini Saja.

Pada pemilu 1997 saya golput. Bukan tidak datang ke TPS, melainkan tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu partai. Saya ingat, bersama beberapa teman kala itu, keliling ke beberapa sekolah dan asrama mahasiswa untuk mewartakan gerakan “tidak memilih adalah hak warga negara”. Kala itu, ditunggangi oleh krisis moneter, pemerintah Orde Baru mengalami delegitimasi yang makin menguat. Setahun kemudian, 21 Mei 1998, orde ini tumbang.

Beranjak ke Orde Reformasi, di tengah samudera harapan yang begitu menjanjikan, yang cukup membebaskan bangsa ini dari belenggu otoritarianisme Orde Baru, secara politik kita justru terjerat dalam sistem pemilu yang mundur. Sempat multipartai 48 partai di 1999, dengan pemilu mencoblos partai (stelsel tertutup), kemudian 2004 dengan 24 partai peserta pemilu, lalu 2009 diikuti 38 partai. Sejak 2009 inilah kita menganut sistem proporsional stelsel terbuka.

Stelsel terbuka ini, menurut saya, puncak dari kemerosotan politik di negeri ini. Dengan daftar caleg dicantumkan untuk dicoblos langsung, peran partai politik di benak pemilih menjadi runtuh. Caleg pun sibuk untuk mengampanyekan dirinya sendiri. Sesama caleg dari partai yang sama tidak saling mendukung. Sibuk sendiri. Rakyat pun silau pada paras-paras molek caleg itu sehingga mereka tak meneliti ideologi partai pengusung di belakangnya. Pertanyaannya, lalu apa peran partai selain sebagai pengepul caleg? Ideologi apa yang bakal diusung partai jika calegnya berjalan sendiri-sendiri?

Saya mencoblos pagi ini, dan memilih satu caleg yang sudah saya kantongi namanya, dengan pertimbangan caleg ini memiliki kedekatan ideologi dengan partainya. Caleg lain tak saya temukan kedekatannya. Saya izinkan suara hati membimbing di bilik suara…   

Pagi ini saya memutuskan untuk menggunakan hak politik sebagai warga negara: mencoblos. Ini Pemilu legislatif ke sekian yang saya ikuti, setelah pernah golput-idelogis di penghujung pemerintahan Orde Baru. Sama, pada pemilu kali ini pun sejatinya saya juga dirundung kegalauan. Tak mudah menusukkan pilihan yang sesuai.

Sampai dengan pagi ini, saya masih menimbang-nimbang. Hati saya belum sinkron dengan nalar. Panggilan dan penolakan hinggap seiring. Baru satu calon legislator (caleg) yang saya kantongi namanya. Caleg perempuan, dari partai politik yang ketua umumnya perempuan, untuk saya beri mandat mewakili rakyat di DPR RI. Perempuan ini sudah teruji kiprah politiknya. Saya merekam  sepak terjangnya sebagai anggota DPRD provinsi sebelumnya. Saya mendengarkan sungguh-sungguh penilaian teman-teman tentang sosok ini. Saya pun menyimak betul pemikiran yang ia tulis dalam kampanye berupa poster artikel. Saya mendengarkan bisikan hati untuk menitipkan kepercayaan padanya.

Membaca tulisan saya ini, mungkin anda turut merasakan betapa saya berhati-hati betul menulisnya. Ya, kali ini saya tidak menulis dengan kepala, yang main tuang seperti biasa, melainkan dengan hati, yang suara lembutnya terdengar keras saat ini. Sebagai hari libur nasional, saya memaknai hari ini secara khusus. Tidak sakral, namun juga tidak seremonial.

Letih rasanya. Selain satu nominee itu, belum ada kandidat lain yang saya ikat di hati. Mungkin, di bilik suara nanti, spontanitas saja keputusan saya. Ke mana paku membimbing, di situ nomor dan nama caleg saya coblos. Begitukah?

Sejatinya saya menolak cara ini. Namun, apa daya, minus malum, yang tidak lebih buruk di antara yang terburuk.  

Menurut pada pelajaran ilmu politik yang saya peroleh di bangku kuliah, yang sesudahnya juga terus saya perbarui, pemilu kali ini mengandung pembelajaran politik yang sangat buruk. Bukan saja pada praktiknya, melainkan cacat sejak dalam pemikiran.

Sebagai peristiwa politik, mestinya pemilu sarat dengan diskursus ideologis. Lebih-lebih partai, mestinya merupakan rumah bagi ideologi. Caleg, sebagai turunannya, merupakan kader yang ideolog. Nyatanya tidak. Partai-partai peserta pemilu kali ini miskin ideologi. Ada satu-dua namun tidak kokoh perumusannya. Jika pun kokoh, praktiknya tergerus oleh semangat pragmatisme-transaksional. Bahkan partai yang calegnya saya pilih pagi ini tak segarang simbol partainya dalam ideologi. Apa lacur, banyak caleg karbitan yang juga ia rekrut, yang “tiba-tiba berpartai”, yang tak transparan latar ideologinya, alih-alih visi politiknya.

Apakah kebanyakan orang mau bersusah-susah menelusur seperti ini? Rasanya kok tidak. Kebanyakan dari kita turut larut dalam pragmatisme politik yang semu dan dangkal. Pilihan politik hanya berdasarkan rasa kenal, dekat, dan percaya. Padahal, jika ditelisik, seberapa kenal dan dekat kita pada partai dan caleg sehingga mereka layak diserahi amanat? Mungkin hanya kenal-kenalan, atau merasa kenal, atau sejatinya malah tidak kenal. Mungkin juga tidak sungguh-sungguh percaya, selain karena bingung tak punya alternatif lain di luar percaya. Jika ditantang, level kepercayaannya pun tak lebih tinggi dari intonasi saat mengucapkannya.

Belajar dari sejarah, bangsa ini mengalami kemerosotan politik yang luar biasa kronis. Dalam perjalanan berbangsa, secara kronikal, pada masa Orde Lama, perbincangan ideologi sangat kental mewarnai dunia politik. Pada pemilu 1955, pemilu pertama dan paling demokratis setelah kemerdekaan,  partai politik pesertanya mengusung ideologi yang kentara antara satu dengan yang lain. Ada yang berideologi nasionalis, religius, proletaris, hingga komunis. Markanya jelas dan tegas. Ada haluan kiri, ada arus kanan. Jargon-jargon yang diusung pun menggetarkan dunia, seperti “berdikari—berdiri di atas kaki sendiri”, “tolak imperialisme”, “non blok barat dan timur”, dst. Merinding saat membaca kembali sejarah itu.

Memasuki Orde Baru, yang presidennya meraih kursi kekuasaan berkat kudeta merangkak pada presiden sebelumnya, yang orientasinya bukan lagi politik sebagai panglima melainkan ekonomi sebagai panglima, warna suci ideologi politik pun luntur. Cita-cita kemerdekaan yang dikumandangkan kurang dari 25 tahun sebelumnya mulai digeser dari cita-cita bangsa menjadi cita-cita bangsawan. Lewat kendaraan ekonomi, ideologi partai politik pun digadaikan secara transaksional. Penggadaian ini sejalan dengan penggadaian pemimpin bangsa saat itu, yang di awal kekuasaannya menerbitkan undang-undang penanaman modal asing, yang dengan undang-undang ini tanah kita boleh dikeruk kekayaannya—yang di ujung pemerintahan ini kontraknya diperpanjang lagi.

Bangsa pemenang mulai jadi pecundang. Dengan dua partai dan satu golongan karya, secara politik kita dimiskinkan dengan sistem yang makin kehilangan wajah ideologinya. Pemilu-pemilu sepanjang kekuasaan Orde Baru berlangsung dalam kontrol negara yang sangat manipulatif. Rakyat diundang untuk memilih satu di antara tiga yang pemenangnya sudah ditentukan. Pegawai negeri dan tentara kala itu dimobilisasi untuk memenangkan kelompok pemerintah berkuasa. Menolak, pecat! Mangkir, bedil! Kritis, penjarakan! Melawan, culik!

Ingat semua itu, tak mungkin saya memilih mereka yang ransel politiknya sekarang mengusung bangkai kebusukan itu. Saya masih waras untuk menolak guyonan kere “isih penak jamanku to le?”. Enak apanya? Saya masih merasakan suasana politik di penghujung pemerintahan Orde Baru. Jangankan berserikat, berpendapat saja takut. Jangankan berideologi, menulis kritis saja diberangus. Masih SMA dan awal kuliah waktu itu ketika Suara Independen, contohnya, beredar sunyi di lorong-lorong jejaring aktivis yang berani. Media alternatif itu oasis yang masih menyirami harapan dengan informasi-informasi yang tak bakal muncul di media arus utama. Media seperti itu mengingatkan bahwa pragmatisme koruptif harus segera diakhiri.

Saya ingat, tugas awal saya sebagai reporter pers mahasiswa Balairung kala itu adalah meliput sidang PRD (Partai Rakyat Demokratik) pimpinan Budiman Soedjatmiko, yang oleh Orde Baru dicap sebagai pemberontak seperti sebelumnya PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) pimpinan Sri Bintang Pamungkas, yang kemudian PRD juga dituduh sebagai dalang peristiwa penyerangan markas PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Menunggang kereta ekonomi, saya dan 2 teman meluncur ke Jakarta, menyanggongi sidang di PN Jakarta Pusat, serta menyusup mewawancarai salah seorang tokoh yang dirawat di RS Cikini. Masih mahasiswa, sedang sok berani, belum takut mati. Kami nebeng tidur di markas Didaktika, pers mahasiswa IKIP Jakarta (sekarang UNJ), sambil sekali berjalan kaki ke rumah Pramudya Ananta Toer di Utan Kayu, berdiskusi tentang Indonesia dan membeli buku asli bukan fotokopi Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan Panggil Aku Kartini Saja.

Pada pemilu 1997 saya golput. Bukan tidak datang ke TPS, melainkan tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu partai. Saya ingat, bersama beberapa teman kala itu, keliling ke beberapa sekolah dan asrama mahasiswa untuk mewartakan gerakan “tidak memilih adalah hak warga negara”. Kala itu, ditunggangi oleh krisis moneter, pemerintah Orde Baru mengalami delegitimasi yang makin menguat. Setahun kemudian, 21 Mei 1998, orde ini tumbang.

Beranjak ke Orde Reformasi, di tengah samudera harapan yang begitu menjanjikan, yang cukup membebaskan bangsa ini dari belenggu otoritarianisme Orde Baru, secara politik kita justru terjerat dalam sistem pemilu yang mundur. Sempat multipartai 48 partai di 1999, dengan pemilu mencoblos partai (stelsel tertutup), kemudian 2004 dengan 24 partai peserta pemilu, lalu 2009 diikuti 38 partai. Sejak dua pemilu terakhir inilah kita menganut sistem proporsional stelsel terbuka.

Stelsel terbuka ini, menurut saya, puncak dari kemerosotan politik di negeri ini. Dengan daftar caleg dicantumkan untuk dicoblos langsung, peran partai politik di benak pemilih menjadi runtuh. Caleg pun sibuk untuk mengampanyekan dirinya sendiri. Sesama caleg dari partai yang sama tidak saling mendukung. Sibuk sendiri. Rakyat pun silau pada paras-paras molek caleg itu sehingga mereka tak meneliti ideologi partai pengusung di belakangnya. Pertanyaannya, lalu apa peran partai selain sebagai pengepul caleg? Ideologi apa yang bakal diusung partai jika calegnya berjalan sendiri-sendiri?

Saya mencoblos pagi ini, dan memilih satu caleg yang sudah saya kantongi namanya, dengan pertimbangan caleg ini memiliki kedekatan ideologi dengan partainya. Caleg lain tak saya temukan kedekatannya. Saya izinkan suara hati membimbing di bilik suara…   

1 Comment

Add Yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *